Profil


Image

1. Pendahuluan

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta waqaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam. Secara kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki Tiga unsur yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu, Dewan Pengawas, Badan Baitul Mal dan Sekretariat. Masing - masing unsur tersebut memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 24 bahwa Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 27 bahwa Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Baitul Mal menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3 bertujuan :

a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan.

b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf.

c. Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekeayaan      mereka.

d. Melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal

Penyelenggaraan tujuan Baitul Mal secara efektif tersebut, khususnya dalam hal pengelolaan, pengembangan dan peningkatan manfaat ZISWAF dan harta keagamaan lainnya dalam bentuk program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya diharapkan nantinya akan berdampak positif kepada kehidupan masyarakat baik dalam hal mengurangi angka kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan serta menumbuhkan taraf perekonomian masyarakat.

2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal;

4. Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 623 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019 - 2023;

5. Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 58 Tahun 2019 Tanggal 18 Januari 2019 Tentang penetapan pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan periode 2019 - 2-23;

6. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2017 uraian tugas bagi pejabat pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;

7. Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Rencana Alokasi Penyaluran Zakat Tahun berjalan; dan

Bupati
Bupati Aceh Selatan
Tgk. AMRAN

GPR Aceh

Twitter

Kalender Islam