Sejarah Singkat


Sejarah Baitul Mal

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan amanat perundang - undangan, keberadaan Baitul Mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias, Khususnya di Aceh, setelah bencana alam gempa dan tsunami tersebut timbul permasalahan - permasalahan dibidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan - permasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh sesuai dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Seiring dengan perkembangan politik Negara Indonesia yang berubah pada tahun 1998 dengan ditandainya era reformasi, maka pola hubungan daerah dengan pemerintah pusat pun berubah dari pola sentralisasi ke pola disentralisasi dengan bentuk etonomi daerah seluas - luasnya yang lebih memberikan keuntungan bagi daerah itu sendiri. Khusus untuk daerah Aceh, salah satu keuntungan dari otonomi daerah adalah diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat islam melalui Undang - Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistemewaan Provinsi Daerah Istemewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam peleksanaan syariat Islam di Aceh, dari Undang - Undang tersebut keluarlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Di dalam peraturan Daerah tersebut mengamanatkan pembentukan Badan baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya. maka kemudian dibentuklah Badan Baitul Mal melaui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 02 Tahun 1993 tentang Provinsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Provinsi Istimewa Aceh yang telah beberapa kali mengalami revisi.

 

Bupati
Bupati Aceh Selatan
Tgk. AMRAN

GPR Aceh

Twitter

Kalender Islam